masalah penduduk dan kemiskinan

38,4 Juta Penduduk Indonesia Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan

Warta

Kepala BKKBN Dr Sugiri Syarief, MPA mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Saat ini tercatat 18,2 persen atau 38,4 juta jiwa penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Bangsa kita masih menghadapi berbagai permasalahan sosial terutama pengentasan kemiskinan, tetapi pengentasan tidak akan bisa dicapai jika masalah kependudukan tidak ditangani serius sebab dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk," kata Sugiri pada Road Show 'Semarak KB-PKK' di Makassar, Senin (18/6).
Makassar, Waspada Online
Kepala BKKBN Dr Sugiri Syarief, MPA mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Saat ini tercatat 18,2 persen atau 38,4 juta jiwa penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Bangsa kita masih menghadapi berbagai permasalahan sosial terutama pengentasan kemiskinan, tetapi pengentasan tidak akan bisa dicapai jika masalah kependudukan tidak ditangani serius sebab dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk," kata Sugiri pada Road Show 'Semarak KB-PKK' di Makassar, Senin (18/6).
Dikatakannya, jika program KB tidak mampu menekan pertumbuhan penduduk berarti akan menjadi beban pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lapangan kerja. Karena itu, penting sekali program KB terus ditingkatkan pelaksanaannya sebab kalau prosentase pertumbuhan penduduk bertambah dengan laju yang tinggi sementara pertumbuhan ekonomi berjalan lamban maka negara ini setiap tahun akan bertambah miskin.
"Kita tidak ingin laju pertumbuhan ekonomi yang kini sedang giat-giatnya dikejar menjadi sia-sia karena tidak diimbangi dengan pengendalian pertambahan penduduk," ujarnya. Dia juga mengingatkan, jika ini terjadi maka kehidupan generasi mendatang akan lebih buruk dibanding keadaan sekarang.
Sugiri mengungkapkan, jumlah keluarga di Indonesia pada tahun 2005 lalu mencapai 53.279.835 keluarga, 30,5 persen di antaranya tergolong keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Ini berarti terdapat 16,3 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup dalam kondisi 'pas-pasan' bahkan 'kekurangan' dibanding dengan keluarga sejahtera III plus yang hanya 2,1 juta atau 4,03 persen.
Untuk itulah, katanya, melalui kemitraan BKKBN-PKK, dapat diwujudkan berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan keluarga, termasuk program KB.
"Kemitraan antara BKKBN dan PKK tidak bertentangan bahkan sebaliknya selaras dan bersinergi yakni PKK dengan visinya mewujudkan keluarga yang beriman, bertaqwa, berahklak mulia dan berbudi luhur, sedangkan instansinya memiliki visi 'seluruh keluarga ikut KB," katanya.
Gubernur Sulsel HM.Amin Syam mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB tersebut. Dukungan seperti inilah diharapkan capaian program bidang penurunan angka kelahiran dapat tercapai sekaligus mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, ujarnya.
Road show 'Semarak KB-PKK' dengan jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Sulsel, ditandai penyerahan bantuan 'Alkon' (alat kontrasepsi) kepada Bupati Pangkep, Jeneponto, Wajo, Maros dan Walikota Parepare, HM. Zain Katoe.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah, karena didalamnya terdapat oknum-oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37:384-juta-penduduk-indonesia-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan&catid=17&Itemid=30 dengan sedikit perubahan